Perlindungan Tenaga Kerja Sektor Informal dalam Undang-undang Perlindungan Ketenagakerjaan Menjamin Upah Layak dan Akses Jaminan Sosial

Sektor informal merupakan salah satu bagian penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Berbagai aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari usaha keluarga, perdagangan kecil, jasa perseorangan, hingga kegiatan usaha berbasis kesepakatan antarindividu, telah menjadi sumber penghidupan bagi banyak tenaga kerja. Namun, di balik kontribusinya terhadap perekonomian, tenaga kerja sektor informal sering kali menghadapi persoalan perlindungan hukum. Hubungan kerja yang tidak selalu dituangkan dalam perjanjian tertulis, ketidakpastian pembayaran upah, keterbatasan akses terhadap jaminan sosial, serta risiko kecelakaan kerja menjadi sejumlah persoalan yang perlu mendapatkan perhatian. Berbeda dengan pekerja pada perusahaan formal yang umumnya memiliki struktur hubungan kerja dan administrasi ketenagakerjaan lebih jelas, tenaga kerja sektor informal sering kali bekerja berdasarkan kesepakatan sederhana antara pemberi kerja dan tenaga kerja. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan posisi tawar, khususnya ketika terjadi perselisihan mengenai hak dan kewajiban para pihak. Melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, pemerintah memberikan pengaturan secara khusus mengenai tenaga kerja sektor informal. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan ketenagakerjaan tidak semata-mata ditujukan kepada pekerja dalam hubungan kerja formal, tetapi juga memperhatikan tenaga kerja yang bekerja pada kegiatan usaha sektor informal. 1. Pengakuan Tenaga Kerja Sektor Informal dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan Salah satu hal penting dalam UU Nomor 27 Tahun 2026 adalah adanya definisi khusus mengenai tenaga kerja sektor informal. Pasal 1 angka 4 mendefinisikan Tenaga Kerja Sektor Informal sebagai setiap orang yang bekerja pada usaha sektor informal dengan menerima upah dan/atau imbalan. Sementara itu, Pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa Usaha Sektor Informal merupakan kegiatan orang perseorangan, keluarga, atau beberapa orang yang melaksanakan usaha bersama untuk melakukan kegiatan ekonomi atas dasar kepercayaan dan kesepakatan serta tidak berbadan hukum. Definisi tersebut memperlihatkan bahwa sektor informal tidak hanya berkaitan dengan kegiatan usaha berskala kecil, tetapi juga mencakup kegiatan ekonomi yang dijalankan secara perseorangan atau bersama-sama tanpa berbentuk badan hukum. Pengakuan ini memiliki arti penting dari perspektif hukum ketenagakerjaan. Sebab, ketiadaan badan hukum atau struktur perusahaan formal tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan terhadap perlindungan bagi orang yang bekerja dan menerima imbalan. Bahkan, Pasal 2 UU tersebut menegaskan bahwa ketentuannya berlaku bagi setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain pada seluruh bidang pekerjaan dari pemberi kerja. 2. Kewajiban Memberikan Upah yang Adil dan Layak Persoalan pengupahan merupakan salah satu aspek utama dalam perlindungan tenaga kerja sektor informal. Dalam praktiknya, pekerja sektor informal sering kali tidak memiliki standar pengupahan yang jelas. Besaran imbalan terkadang hanya ditentukan berdasarkan kesepakatan lisan, kebiasaan, atau pertimbangan sepihak pemberi kerja. Untuk menjawab persoalan tersebut, Pasal 58 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2026 menegaskan bahwa pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja sektor informal wajib memberikan upah dan/atau imbalan yang adil dan layak atas pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya, Pasal 58 ayat (2) menentukan bahwa pemberian upah dan/atau imbalan tersebut mempertimbangkan: a. Waktu kerja; b. Risiko pekerjaan; dan c. Biaya operasional yang ditanggung oleh tenaga kerja sektor informal. Ketentuan ini merupakan dasar penting untuk menilai kewajaran pembayaran imbalan dalam hubungan kerja sektor informal. Artinya, kesepakatan antara pemberi kerja dan tenaga kerja tidak seharusnya hanya dilihat dari nominal pembayaran, tetapi juga harus mempertimbangkan waktu yang digunakan untuk bekerja, risiko yang dihadapi, serta pengeluaran operasional yang harus ditanggung oleh tenaga kerja. Oleh karena itu, penentuan imbalan perlu memperhatikan keseluruhan beban yang ditanggung oleh tenaga kerja agar prinsip keadilan dan kelayakan dapat diwujudkan. 3. Penyelesaian Perselisihan melalui Musyawarah dan Pengadilan Hubungan kerja sektor informal sering kali dibangun atas dasar kepercayaan dan kesepakatan. Meskipun demikian, hubungan tersebut tetap memiliki kemungkinan menimbulkan perselisihan. Perselisihan dapat berkaitan dengan pembayaran upah, ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan, perubahan kesepakatan, maupun pemenuhan kewajiban para pihak. Dalam hal ini, Pasal 59 UU Nomor 27 Tahun 2026 memberikan mekanisme penyelesaian perselisihan antara tenaga kerja sektor informal dan pemberi kerja. Pasal 59 ayat (1) menentukan bahwa apabila terjadi perselisihan atas kesepakatan antara tenaga kerja sektor informal dengan pemberi kerja, penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Selanjutnya, Pasal 59 ayat (2) memberikan ruang bagi para pihak untuk mengajukan sengketa ke pengadilan negeri apabila kesepakatan tidak tercapai melalui musyawarah. Pengaturan ini penting karena memberikan jalur penyelesaian hukum ketika mekanisme kekeluargaan tidak lagi mampu menyelesaikan permasalahan. Dengan demikian, hubungan kerja sektor informal bukan merupakan hubungan yang sepenuhnya berada di luar jangkauan hukum. Kesepakatan para pihak tetap dapat menjadi dasar penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum yang tersedia. Dalam praktiknya, tenaga kerja maupun pemberi kerja perlu memiliki bukti yang memadai, seperti catatan pembayaran, bukti transfer, komunikasi elektronik, maupun dokumen kesepakatan pekerjaan. Dokumentasi tersebut dapat membantu memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak ketika terjadi perselisihan. 4. Hak atas Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja Sektor Informal Selain pengupahan, jaminan sosial merupakan aspek penting dalam memberikan perlindungan terhadap risiko yang mungkin dihadapi tenaga kerja. Selama ini, pekerja sektor informal kerap menghadapi keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial karena kondisi pekerjaan yang tidak selalu memiliki administrasi ketenagakerjaan formal. UU Nomor 27 Tahun 2026 memberikan pengaturan khusus melalui Pasal 60 yang menyatakan bahwa tenaga kerja sektor informal berhak memperoleh jaminan sosial. Pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut kemudian diperkuat melalui Pasal 61 yang secara khusus mengatur perlindungan bagi tenaga kerja sektor informal yang termasuk kategori rentan. Berdasarkan Pasal 61: a. Tenaga kerja sektor informal yang termasuk kategori rentan berhak memperoleh jaminan sosial melalui bantuan iuran. b. Bantuan iuran diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. c. Jaminan sosial yang diperoleh paling sedikit meliputi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Ketentuan tersebut memperlihatkan adanya perhatian terhadap kelompok tenaga kerja yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi untuk membiayai perlindungan sosial secara mandiri. Dengan adanya bantuan iuran dari pemerintah, perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja dan kematian diharapkan dapat menjangkau tenaga kerja informal yang berada dalam kondisi rentan. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa perlindungan ketenagakerjaan bukan hanya tanggung jawab pemberi kerja, melainkan juga memerlukan peran aktif negara dalam menjamin kesejahteraan tenaga kerja. Dengan demikian, pengaturan ketenagakerjaan memberikan cakupan yang memperhatikan realitas hubungan kerja di berbagai bentuk kegiatan ekonomi, termasuk sektor informal.